top banner
  I  

Kamis - 11 Juni 2015 06:01:54 WIB

Rekonsiliasi BPKP

Berita Pusat
Administrator | dibaca: 50771 pembaca

Rekonsiliasi BPKP

 

Meski laporan audit keuangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 mendapat Opini "Wajar Tanpa Pengecualian", namun masih terdapat temuan yang belum tuntas.

 

Yogyakarta- Kota Gudeg Yogyakarta menjadi tempat berkumpulnya para PIU Kesehatan, PMD, PAMBM, BPKP Perwakilan serta tim tindak lanjut temuan alam rangka Workshop Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP Program PAMSIMAS Tahun 2015, pada 3-5 Juni 2015 kemarin.

rekonsiliasi bpkp 1

Salamat Simanullang, Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri mengatakan, workshop rekonsiliasi ini adalah untuk menyelesaikan sisa-sisa temuan audit dari 2009 hingga 2014. Sebab, dari hasil-hasil audit yang belum selesai akan mempengaruhi opini BPK. Untuk pintanya, jangan berhenti di berita acara saja dan tidak akan bermanfaat apa-apa kalau tidak diinput di SIMHP.

Karena itu lanjut Salamat, untuk mempercepat penyelesaian saldo-saldo temuan tersebut, semua peserta sudah membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Saldo tersebut dapat dikurangi atau minimal dicicil. Sebab kata Salamat, satu hal yang perlu diketahui bahwa, saat ini hasil-hasil yang belum selesai dilakukan, menjadi salah satu poin perhatian BPK ketika BPK melakukan audit. Artinya adalah, manakala ada saldo temuan yang belum selesai, maka saldo tersebut akan mempengaruhi opini dari BPK, dan saldo temuan yang belum diselesaikan akan terus membebani laporan keuangan PU.

" Ini yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah supaya remokendasi yang diberikan auditor atau BPKP diselesaikan. Sehingga ke depannya tidak lagi menjadi beban bagi PU. Besar harapan kami teman satker dari kab prov dan kota membawa dokumen bukti tindak lanjut, dan pada saat rekonsiliasi bisa diseselesaikan. Terutama lagi pasca kegiatan ini, adalah berita acara tersebut jangan berhenti pada tataran berita acara tetapi segera di input dalam SIMHP," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Salamat meminta, untuk laporan yang saat ini masih finalisasi di perwakilan, agar seluruh hasil yang akan dicantumkan dilaporan audit, betul - betul dibahas dengan satker terkait. Jangan sampai ada satu laporan hasil audit masuk tetapi belum dibahas secara tuntas dengan satkernya. Karena kelak kemudian ketika laporan tersebut masuk dalam laporan final maka proses tindak lanjutnya akan susah.

Program PAMSIMAS sambung Salaman merupakan program community development yang dbungkaus dalam program pengentasan kemiskinan, tetapi perlu dicermati betul sejauh mana program ini dilakukan. Apakah betul-betul sudah menyentuh kalangan bawah atau belum. Karena dilihat secara indicator ekonomi makro, semakin banyaknya program pengentasan kemiskinan ini, pengentasan kemiskinan bukannya mengecil tetapi melebar. Ini bisa menjadi introspeksi diri bagi pengelola program, bahwa jurang kemiskinan itu semakin membesar.

" Ini perlu kita cermati, karana di program bukan hanya melakukan kegiatannya. Sebab kalau kita hanya fokus di output tetepi tidak pada pencapaian outcome, maka yang terjadi adalah seperti sekarang ini, uang meluncur tetapi program tidak tercapai. Ini yang perlu dicermati termasuk auditornya. Karena ketika melakukan audit, itu yang dilihat itu bukan hanya SPJ dan SP2D nya saja, tetapi bagaimana program ini apakah mencapai tepat sasaran," tandas Salamat.

rekonsiliasi bpkp 2Sementara itu dalam waktu yang sama, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR, Ir Mochamad Natsir dalam sambutan dan arahannya mengatakan, acara ini penting tidak hanya untuk menyelesaikan sisa saldo temuan, tetapi untuk mendorong penyelenggaraan PAMSIMAS lebih efektif dan bisa mendapatkan apresiasi dari semua pihak.

" Karena PAMSIMAS memiliki nilai strategis dalam rangka pengembangan SPAMS khususnya di perdesaan," ucapnya.

Direktur PAM menjelaskan, untuk mencapai target universal akses 2019, memerlukan investasi yang cukup besar, lebih dari Rp 250 triliun. Sementara APBN dari KemenPUPR hanya mampu dialokasikan 20 %, yaitu 12% melalui Ditjen CK dan 8 % dari SDA.

" Sehingga skema-skema pembiayaan lainnya, sangat diperlukan untuk kita dorong. Salah satu diantaranya adalah kontribusi dari pemerintahan daerah dan juga masyarakat baik in kind maupun in cash. Sehingga program PAMSIMAS yang selama ini sudah bisa mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi pendanaan, perlu ditingkatkan. Sebab program PAMSIMAS ini sangat strategis dalam rangka mencapai target universal akses 2019," jelas M. Natsir.

Di samping itu, M Natsir mengungkapkan dalam pencapaian target sasaran program, pemerintah juga mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar PAMSIMAS dilaksanakan dengan mengutamakan tata kelola yang baik, dimana tertib adiministrasi dan tertib penggunaan anggaran menjadi salah satu tolak ukur kinerja pengelolaan program PAMSIMAS.

" Untuk itu setiap tahun dilaksanakan proses audit oleh BPK, baik dilingkungan satuan kerja pengelola anggaran maupun di tingkat pelaksanaan di masyarakat," tuturnya.

rekonsiliasi bpkp 3M. Natsir mengatakan, dari hasil audit yang telah dilaksanakan, Program PAMSIMAS merupakan program yang relative baik, dimana temuan yang terkait dengan tertib penggunaan anggaran relative kecil dibanding program infrastruktur yang lain. Namun demikian, betapapun nilai temuan agar diselesaikan dengan cepat dan tuntas.

" Jumlah kejadian hasil audit dari 2008 2013 tercatat 1408 kejadian dengan nilai termuan sebesar Rp16,3 miliar. Sampai Oktober 2014 temuan itu ditindak lanjuti, sebanyak 1152 kejadian dengan nilai sebesar Rp 14,8 miliar, sehingga masih terdapat 256 kejadian dengan nilai Rp 1,5 miliar yang perlu segera dituntaskan," jelasnya.

Direktur PAM melanjutkan, penilaian temuan audit sangat penting, bukan saja untuk menunjukkan keseriusan kita bersama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, namun sangat penting juga mendorong percepatan peningkatan akses air minum yang aman dan sanitasi yang layak di kawasan perdesaan.

" Penyelesaian temuan hasil audit menjadi syarat dalam penentuan penyaluran hibah insentif PAMSIMAS baik HIK maupun HID. Di samping itu penyelesaian temuan juga penting, karena pelaksanaan program PAMSIMAS yang dipercayakan kepada satker kab/kota harus kita jaga. Sehingga program- program lainnya yang nantinya yang akan disalurkan di kab/kota akan didorong lebih jauh, dan penyelesaian terhadap temuan ini juga akan meringankan beban Kemen PUPR dalam rangka menunjukkan kinerja keuangan yang baik". (Jake SMCS dan Rita H WCCE CMAC)


Tidak disertai video terkait.