top banner
  I  

Jum'at - 11 September 2015 04:35:49 WIB

PAMSIMAS – III dan Komitmen Pemda

Berita Pusat
Administrator | dibaca: 51238 pembaca

PAMSIMAS – III dan Komitmen Pemda

 

Sudah ada 90 kabupaten yang menyampaikan surat minat dari 190 yang diundang.

 

Bali - Program PAMSIMAS akan diperluas dan memasuki fase ketiga pada tahun 2016-2019 dengan sasaran program yang tersebar di 412 kabupaten dan 33 provinsi di Indonesia. Saat ini sudah ada 90 kabupaten yang menyampaikan surat minat dari 190 kabupaten yang diundang.

agus achyar 1Ketua CPMU PAMSIMAS Pusat Ir Agus Ahyar M.Sc menuturkan, dalam program PAMSIMAS ini, yang ingin disentuh adalah merubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih bersih dan sehat. Dengan PAMSIMAS yang akan dituju adalah bagaimana masyarakat akses terhadap air minum, masyarakat didorong untuk punya jamban di rumah.

" Kalau kita sepakat bahwa perilaku tidak sehat masyarakat tersebut ingin kita rubah, maka melalui Program PAMSIMAS ini kita bisa bekerjasama. Dan program PAMSIMAS ini lebih menekankan pada proses pemberdayaannya," tutur Agus Ahyar dalam acara Sosialisasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III 2016 – 2019 yang dilaksanakan pada 31 Agustus – 2 September 2015 kemarin di Bali.

Agus melanjutkan, kesediaan mengikuti program PAMSIMAS – III, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penentuan kabupaten lokasi sasaran PAMSIMAS –III, didasarkan adanya Surat Bupati tentang pernyataan minat untuk mengikuti Program PAMSIMAS - III Tahun 2016-2019, yang memuat komitmen Pemda yaitu, belum 100% akses air minum aman, kesanggupan untuk membentuk Lembaga Pengelola Program (Pokja AMPL, Panitia Kemitraan, dan DPMU), kesanggupan untuk menyediakan dana APBD untuk membiayai Operasional bagi Pokja AMPL, Panitia Kemitraan, dan DPMU, dana BLM APBD sebesar 20% dari nilai total bantuan untuk jumlah desa sasaran baru yang direncanakan setiap tahunnya dan program keberlanjutan untuk pengelolaan pasca konstruksi serta kesediaan untuk mengikuti Pedoman dan Petunjuk Teknis PAMSIMAS - III.

agus achyar 2Selain itu, Agus menekankan bahwa batas akhir pemasukan surat minat adalah tanggal 11 September dan penetapan kabupaten, 18 September 2015.

Apa bedanya PAMSIMAS – III dengan PAMSIMAS sebelumnya? Ketua CPMU menjelaskan, dari besaran BLM, pada PAMSIMAS - I, 70% APBN, 10% APBD, dan 20% kontribusi masyarakat.sementara PAMSIMAS – II, ada sharing program dengan perhitungan BLM regular adalah Desa APBN ( 80% APBN dan 20% kontribusi masyarakat). Desa APBD, 80% APBD dan 20 % kontribusi masyarakat (porsi APBD 20% dari Nilai APBN).

Sedangkan di PAMSIMAS - III pada prinsipnya hampir sama dengan PAMSIMAS - II akan tetapi ada upaya untuk memasukkan 10% dana Desa. Sementara di PAMSIMAS – III, tahap pencairan dana adalah 40%, 40% dan 20%.

" Jumlah BLM di PAMSIMAS – III, pagu kabupaten ditentukan berdasarkan investasi rata-rata Rp 350 juta per desa yang sesuaikan permintaan dengan catatan, penambahan jumlah pemanfaat minimal 40% dari jumlah penduduk desa dan promosi SR," ungkap Agus Ahyar.

Pada kesempatan itu Agus Ahyar menekankan bahwa kontribusi masyarakat intinya adalah bukan nilai uangnya, tetapi disitulah wujud dari peran serta masyarakat. 20% kontribusi terdiri atas 4% in-cash dan 16% in-kind. Uang yang 4% berasal dari masyarakat sendiri, tidak boleh menggunakan dana desa atau sumber lainnya karena ini akan merusak partisipasi.

" Kami sudah membuktikan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggilah yang ternyata bisa berlanjut. Fakta yang kami temukan adalah bahwa, ternyata apa yang dikerjakan oleh masyarakat banyak yang lebih bagus dan lebih baik daripada yang kita kerjakan, Kenapa masyarakat harus berkontribusi, intinya bukan uangnya. Akan tetapi penekanan pada partisipasi masyarakatnya itu sendiri. Jadi berapapun pengeluaran untuk air minum itu, jika itu diperlukan pasti akan dikeluarkan oleh masyarakat. Inilah yang akan kita wujudkan di PAMSIMAS," tandas Agus.

Terkait dengan keberadaan Pokja, Agus Ahyar mengakui, sementara ini memang ada kabupaten yang memiliki Pokja Sanitasi, hal ini akan dibahas dengan Bappenas, karena ke depan hanya ada satu Pokja saja.

" Jadi kalau di kabupaten tersebut belum ada Pokja AMPL, maka boleh menggunakan Pokja Sanitasi. Namun jika belum ada maka dibentuk Pokja AMPL," ucapnya.

Kapan Pokja AMPL dan PAKEM harus dibentuk? Menurut Agus, harus sesegera mungkin dilakukan. karena setelah surat minat disampaikan. Untuk kabupaten baru memerlukan surat untuk pembentukan Pokja AMPL, untuk itu pihaknya akan segera ke Bappenas untuk menerbitkan surat bagi kabupaten baru dan juga bagi kabupaten yang ada Pokja Sanitasi.

Sementara untuk RAD AMPL yang menjadi salah satu komponen dari PAMSIMAS, di setiap kabupaten wajib ada, karena RAD AMPL menjadi salah satu komponen dari PAMSIMAS.

" Jadi setiap kabupaten wajib ada. RAD AMPL sebenarnya bagian dari proses perencanaan, jadi ada atau tidak PAMSIMAS di suatu kabupaten, mereka tetap harus memiliki RAD AMPL," tutur Agus. (Rita Hendriawati – CMAC)


Tidak disertai video terkait.