top banner
  I  

Mendorong Pencapaian Universal Access Melalui Dukungan Alokasi APBD

Berita Terbaru
Administrator |Kamis - 15 Desember 2016 14:22:27 WIB | dibaca: 50492 pembaca

Mendorong Pencapaian Universal Access Melalui Dukungan Alokasi APBD

 

Workshop Advokasi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Rangka Dukungan Alokasi Dana APBD Bagi Pembangunan AMPL  adalah salah satu upaya untuk mendorong komitmen eksekutif dan legislatif terhadap alokasi APBD dalam rangka pencapaian universal access AMPL.

Bali - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Indah Indrajati, saat menyampaikan  arahannya dalam acara pembukaan Workshop Advokasi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Rangka Dukungan Alokasi Dana APBD Bagi Pembangunan AMPL Regional II (6/12), menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa “Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM)”. Dengan demikian alokasi anggaran dalam APBD untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi dirasa cukup bagi pelaksanaan prioritas SPM di daerah dan diharapkan capaian SPM 100% sasaran setiap tahunnya dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Workshop Advokasi Eksekutif Dan Legislatif tersebut dilaksanakan di dua regional, yaitu regional I pada tanggal 1 – 3 Desember 2016 di Batam, dan regional II di Bali pada tanggal 5-7 Desember 2016. Kegitan workshop diikuti oleh 29 Provinsi pelaksana Pamsimas dan 165 kabupaten baru yang akan melaksanakan Program Pamsimas III, sasaran peserta kegiatan ini adalah tingkat kabupaten adalah Bupati, DPRD Kabupaten, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Dinas PU, sedangkan tingkat Provinsi adalah Bappeda Provinsi.

Tujuan workshop sesuai yang disampaikan oleh Kasubdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan pemerintahan Daerah II, Paudah, selaku ketua panitia, bahwa tujuan besar dari workshop ini adalah  mendorong komitmen eksekutif dan legislatif terhadap alokasi APBD dalam rangka pencapaian universal access AMPL.

Direktur Perkotaan, Permukiman dan Perumahan Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengutamakan pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat terhadap air minum dan sanitasi, dan hal ini telah dituangkan dalam RPJMN dengan program 100-0-100 yang berarti pada tahun 2019 permukiman harus memenuhi standart 100 % akses air minum, 0 % kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase). Untuk air minum diharapkan di tahun 2019 masyarakat dapat akses air minimal 60 liter perhari.

Edward Sigalingging selaku Direktur Sinkronisasi Urusan pemerintahan Daerah II, Ditjen Bina Bangda juga menegaskan bahwa air minum dan sanitasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Setiap urusan memiliki SPM. SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, di sini Bupati sebagai penanggung jawab utama dalam pencapaian target universal dan harus didukung oleh DPRD.

Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PSDA dan TTG), Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Suprapedi, menekankan bahwa untuk menaikkan tipologi desa dari desa tertinggal ke desa mandiri, salah satu indikator adalah desa dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, air minum dan sanitasi merupakan salah satu target untuk meningkatkan status tersebut. Kementerian Desa mempunyai target 5000 desa harus mandiri dalam 2-3 tahun, salah satu strategi untuk mencapai target tersebut Kementerian Desa akan mengawal desa-desa tertinggal dengan indikator akses air minum dan sanitasi rendah menuju desa mandiri melalui Program Pamsimas. Suprapedi juga mengingatkan kepada para peserta workhop, untuk mencapai tingkatan desa mandiri ini pemerintah desa bisa menggunakan Dana Desa dan APBDesa dalam pembangunan sistem penyediaan air minum di desa. Dalam petunjuk pelaksanaan Pamsimas pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan dana APBDesa sebesar minimal 10% dari total anggaran RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang telah disusun melalui pendampingan Fasilitator Pamsimas.

Hal ini diamini oleh Mohammad Natsir, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Eexecuting Agency Pamsimas, bahwa Program Pamsimas telah dijadikan sebagai salah satu strategi nasional dalam upaya mewujudkan target universal akses yaitu 100 %akses air minum aman dan sanitasi yang layak di akhir tahun 2019 untuk wilayah perdesaan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (yaitu masyarakat difasilitasi untuk dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan air minumnya). Pamsimas juga sangat strategis karena merupakan program kolaborasi pemerintah pusat, daerah, pemerintah desa, masyarakat dan juga sektor swasta.

Disisi lain, pencapaian akses 100% sanitasi juga menjadi agenda utama Kementerian Kesehatan, Imran Agus Nurali, selaku Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan menuturkan bahwa sampai dengan akhir Nov 2016 akses sanitasi secara nasional berdasarkan data web STBM, sebesar 67, 11%. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 6 kab/kota yang sudah mendeklarasikan sebagai kab.kota yang SBS atau Sudah Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan yaitu Kota Madiun, Pacitan, Ngawi, Magetan, Grobogan dan Gunung Kidul. Yang lain diharapkan segera menyusul.

Dalam rangka menggalang komitmen para eksekutif dan legislatif yang hadir pada workshop ini telah disusun bersama nota kesepakat untuk mendukung pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di daerah, (Nota kesepakatan, terlampir) Endang Sri Rejeki-Sekber Pamsimas; Deddy CMAC

 

Download Nota Kesepakatan disini : Bali dan Batam

 


Tidak disertai video terkait.