top banner
  I  

Minggu - 15 April 2018 19:13:20 WIB

Kemendagri Ingatkan Daerah Terkait Layanan Air Minum

Berita Terbaru
Administrator | dibaca: 270 pembaca

Jakarta - Sebanyak 171 Daerah yang saat ini sedang laksanakan Pilkada diingatkan untuk tidak lupa memikirkan penyediaan layanan dasar, antara lain penyediaan layanan air minum bagi masyarakat di daerahnya.  Pesan yang sama juga ditujukan bagi Daerah yang tidak atau yang telah melaksanakan Pilkada. 

Mengacu data Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diterbitkan Kemendagri, sasaran pencapaian 100% Air Minum dan Penyediaan Air Baku merupakan pembangunan baru berada di Kawasan Kumuh Perkotaan, Kawasan Nelayan, Kawasan Rawan Air, Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan, Berbasis Masyarakat dan SPAM Regional.

Selaras dengan RPJMN Buku I tersebut, maka wajib hukumnya dalam RPJMD bagi 171 Daerah yang sedang melaksanakan Pilkada mencantumkan ketersediaan layanan dasar dimaksud dan segera menyesuaikan dalam Ranwal RKPD-nya untuk pelaksanaan tahun 2019. Sebab dalam data Kemendagri tersebut terdapat beberapa daerah dalam penyediaan air bersihnya berkategori Kritis, Kurang, Perlu Perhatian dan Cukup. Kemudian dalam hal penyediaan air baku masih banyak kabupaten yang belum terlayani sistem air baku secara memadai yang dikelompokkan dalam Zona- Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Maluku, Papua dan Papua Barat. Walaupun diketahui telah ada intervensiprogram seperti halnya Pamsimas, Sanimas,   ataupun   program-program   instan lainya dari inovasi daerah telah banyak diluncurkan namun masih mungkin dibayangi akan terjadi backlog capaian target2015-2019.

Demikian beberapa pokok pikiran Kemendagri sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Diah Indrajati saat membuka acara Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan Sanitasi Tahun Anggaran 2019, di Jakarta (8-10/04/2018).  Acara yang digelar oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut mengundang seluruh Kepala Bappeda dan Kasatker PSPAM dan PPLP di tingkat propinsi se- Sumatera dan 146 Kabupaten/Kota prioritas se-Sumatera yang diwakili Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Teknis yang menangani air minum dan sanitasi.

“Saya ingin mengingatkan kembali untuk wajib perlu diketahui bersama, dalam Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,   Air Minum merupakan salah satu dari enam layanan dasar wajib yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah     sesuai dengan kewenanganya,” tambah Diah Indarjati.

“Konsekwensi dari pada itu sebagai dasar penerapanya telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang merupakan bentuk nyata kepedulian Pemerintah dalam pemenuhan layanan dasar sekaligus memenuhi aspek legal kebutuhan pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  yang  merupakan salah satu pelengkap pengikat hubungan antara Pusat dan Daerah,” tambahnya.

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo, mengingatkan amanat  konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28H, penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak dalam rangka pemenuhan hak asasi rakyat atas air merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Negara. Lebih lanjut, Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, juga mengamanatkan untuk tercapainya 100% akses aman air minum dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019.

Mendukung amanah RPJMN 2015-2019 tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah mencanangkan Program 100-0-100. Sebuah program menuju pemenuhan target 3 sektor yaitu pemenuhan 100% akses aman air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019.

Program 100-0-100 sejalan dengan visi Ditjen Cipta Karya, yaitu Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. Infrastruktur yang menentukan suatu permukiman disebut layak huni antara lain adalah ketersediaan dan kondisi akses aman air minum dan sanitasi layak.

Mengakhiri kata sambutannya, Dirjen Bina Bangda Kemendagri mengingatkan kepada para Kepala Daerah penerima program DAK Air Minum untuk memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 2  tahun  2018  tentang  SPM,  Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah dan setelah purna pekerjaan agar segera melaporkan kepada pembina bidang DAK ditingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Juknis.

Kepada peserta yang hadir, Dirjen Bina Bangda menyampaikan pesan untuk memperkuat koordinasi   dan   melakukan sinkronisasi   keterpaduan pelaksanaan kegiatan di daerah antara Kementerian PUPR, Bappenas, Kemendagri, Kemendes-PDTT,dan Kementerian Keuangan serta stakeholder terkait untuk ketercapaian100% Air Bersih dan Air Minum melalui DAK untuk mewujudkan ketersediaan layanan dasar wajib kepada masyarakat.

Program Pamsimas sebagai platform pembangunan air minum dan sanitasi di pedesaan dan peri-urban yang dilakukan secara berbasis masyarakat, sangat terdukung dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Air Minum dan Sanitasi.  Pamsimas membutuhkan kolaborasi dalam pengelolaan program dan pendanaan untuk mencapai target 15 ribu desa baru sampai tahun 2019 serta mengelola keberlanjutan program  di 27.000 desa Pamsimas yang tersebar di lebih 365 Kabupaten/11 kota dari 33 propinsi, dengan target tambahan akses aman air minum bagi 22,1 juta jiwa dan akses sanitasi layak bagi 14,9 juta jiwa.DAK diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya percepatan pencapaian target 100% akses aman air minum dan sanitasi layak pada tahun 2019 (Hartono Karyatin – Advocacy & Media Sp. NMC).


Tidak disertai video terkait.