top banner
  I  

Selasa - 22 Mei 2018 10:55:43 WIB

Kiprah Asosiasi BP-SPAMS ‚ÄúSumber Lestari‚ÄĚ Bone Bolango

Best Practice
Administrator | dibaca: 450 pembaca

Bone Bolango, Gorontalo - Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo yang diintervensi dengan program Pamsimas II pada tahun 2014.  Jumlah desa intevensi program Pamsimas (2014-2017) di kabupaten Bone Bolango sebanyak 40 desa,  dengan rincian tahun 2014 (10 Desa), tahun 2015 (10 desa) dan tahun 2017 (20 Desa).  Untuk tahun 2018 ini, jumlah desa intervensi sebanyak 20 desa.

Dari 40 desa yang telah diintervensi melalui program Pamsimas, terdapat 3 (tiga) desa yang pembangunan sarana fisik air minumnya belum selesai 100% disebabkan alokasi pendanaan melalui APBD sebagian baru dianggarkan tahun 2018 ini. Dengan demikian sampai dengan saat ini jumlah desa paska/keberlanjutan di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 37 desa dari 40 desa dan sarana air minumnya berfungsi baik.

Tahun 2016 dibentuk Asosiasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Tingkat Kabupaten (Asosiasi BP-SPAMS “Sumber Lestari”), yang dihadiri oleh OPD terkait, pengurus BP-SPAMS, dan aparat desa dari 20 desa  lokasi program Pamsimas. Pembentukan Asosiasi BP-SPAMS Kab. Bone Bolango dikukuhkan dengan SK Bupati  No. 93.a/KEP/BUP.BB/123/2016 dengan akte notaris  Ivana Iring Restu Lahay, SH., M.Kn. No. 36, 29-06-2016.

Dari 20 desa yang masuk dalam keanggotaan Asosiasi BP-SPAMS “Sumber Lestari”, 5 berkinerja tinggi, 10 berkinerja sedang dan sisanya 5 berkinerja rendah. Sehingga masih perlu ditingkatkan motivasi dan keaktifan untuk mencapai badan pengelola  yang mandiri dan berkembang di bidang air minum dan sanitasi.

Asosiasi memiliki keanggotaan aktif yang didukung oleh pemerintah daerah yang bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat melalui peningkatan kinerja badan/kelompok pengelola SPAMS perdesaan dalam menjamin keberlanjutan sarana yang dibangun. 

Asosiasi memiliki Sekretariat/kantor di Galeri kompleks kantor Bupati Bone Bolango. Sejak terbentuknya Asosiasi hingga saat ini,  mendapatkan suntikan dana operasional bersumber dari APBD sebesar Rp 16 juta  (2016) dan Rp 4 juta (2017) untuk menunjang kegiatan operasional Asosiasi (ATK dan transportasi).  Tahun 2018 ini Asosiasi mengajukan biaya operasional Rp 30 juta  ke OPD penanggung jawab.  Biaya operasional ini sebagai stimulan dalam peningkatan kinerja BP-SPAMS dan meningkatkan tujuan dan sasaran asosiasi dalam memfasilitasi desa keberlanjutan.

Ada 9 pokok kegiatan yang menjadi agenda Asosiasi yang setengahnya telah direalisasikan, meliputi: [1] Kegiatan Rapat Pengurus. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan dengan tempat pelaksanaan  kegiatan rapat pengurus dilakukan pada lokasi yang berbeda-beda sesuai dengan pembagian wilayah kerja. Agenda yang dibahas terkait antara lain keberfungsian sarana, capaian akses, kinerja iuran dan masalah pembukuan serta hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas, [2] Koordinasi dengan SKPD Pembina. Koordinasi dilakukan 3 bulan sekali dengan Bappeda Kabupaten Bone Bolango. Asosiasi juga menyampaikan laporan kepada POKJA AMPL Kabupaten, [3] Penguatan Kelembagaan BP-SPAMS. Kegiatan dilakukan secara informal, belum dalam bentuk pelatihan yang menyeluruh terhadap kelembagaan.  Materi disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain peningkatan kualitas administrasi pembukuan, penataan organisasi, kemampuan teknis, dan kemampuan operasional dan pemeliharaan, [4] Peningkatan Kinerja Iuran.  Penetapan Harga Air merupakan hasil musyawarah dengan pertimbangan terhadap operasional BP-SPAMS yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar iuran, prinsip non-komersial menjadi alasan utama dalam pengumpulan iuran, disamping menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dari hak yang diterima berupa adanya air bersih di rumahnya.  Beberapa BP-SPAMS memiiki rekening bank dengan saldo lumayan bahkan ada yang mencapai sekitar Rp 40 juta (Desa Lembah Hijau Kec. Bonepantai).  Iuran digunakan untuk menunjang operasional BP-SPAMS dan pengembangan SR untuk menambah capaian akses air minum, [5] Peningkatan Kinerja Keberfungsian. Saat ini dari 20 desa yang menjadi anggota Asosiasi, sarananya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Ada sedikit catatan dengan Desa Poduwoma dengan opsi tapping PDAM dimana sarana sempat tidak berfungsi. Ada kesalahpahaman antara Pemerintah Desa dengan PDAM Bone Bolango yang mengakibatkan tapping dari PDAM diputus/diberhentikan.  Fasilitator pendamping dan pengurus Asosiasi memfasilitasi antara Pemerintah Desa dan PDAM melakukan pertemuan mencari solusi agar sarana tetap berfungsi.  Dengan sistem tapping PDAM BP-SPAMS tidak memiliki saldo setiap bulannya mengingat iuran yang terkumpul hanya cukup untuk membayar ke PDAM. Untuk mengatasi permasalahan, tahun 2018 ini Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran melalui dana desa untuk pembangunan intake baru dan penambahan jaringan perpipaan, [6] Peningkatan PelayananBeberapa BP-SPAMS melakukan pemeriksaan kualitas air baik fisik maupun kimiawi ke laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten atas biaya BS-SPAMS. Disamping itu beberapa BP-SPAMS meningkatkan pelayanan dengan pengolahan air secara sederhana seperti adanya Pengolahan Air Saringan  Pasir Lambat untuk mengatasi kekeruhan,  pemeliharaan daerah tangkapan air, dll.  [7] Pemantauan Kinerja.  Untuk mempermudah koordinasi, penyampaian informasi  dan pembinaan BP-SPAMS, Asosiasi membagi Kabupaten Bone Bolango menjadi 3 wilayah kerja,  yaitu Wilayah I Bone Pesisir, Wilayah II Suwawa dan Wilayah III Bulango Tapa (ada Korwil), [8] Peningkatan Jaringan Kerjasama Untuk pencapaian akses air minum dan sanitasi 100% diperlukan kerjasama baik antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.  Hasil kerjasama tersebut terwujud dengan tercapainya akses 100% air minum di sejumlah desa (Tinemba, Bubeya, Tinelo, Lembah Hijau, Tulabolo Barat, Tunas Jaya, Ilohuuwa, Mongiilo Utara, Ilomata, Poduwoma, dan Bulotalangi Barat), dan, [9] Fasilitasi Penanganan Masalah. Ada beberapa bidang yang menjadi fokus penanganan BP-SPAMS,  yaitu teknik, keuangan, kelembagaan, sosial dan lingkungan. Untuk mengetahui permasalahan di masing-masing BP-SPAMS, dilakukan identifikasi dan pemetaan masalah oleh Koordinator Wilayah. Hasil identifikasi dan pemetaan masalah dilaporkan ke Asosiasi Kabupaten, selanjutnya dibicarakan bersama Korkab, DPMU, Pakem untuk dicarikan solusi dan langkah tindak lanjut.

Dalam merealisasikan kegiatan ada beberapa cara dan strategi digunakan, yaitu: [i] Realisasi rencana kerja Asosiasi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan  pemetaan desa keberlanjutan,  mencakup aspek keberfungsian, lembaga, iuran, dan masalah lain. Pemetaan dilakukan terhadap dua sampai tiga BP-SPAMS  yang ada di wilayah kecamatan yang berdekatan atau kecamatan sekitarnya, dengan cara mengumpulkan pengurus inti dan melakukan wawancara tentang kondisi kinerja lembaga, komposisi dan pelaksanaan tupoksi masing-masing pengurus, mekanisme pengumpulan iuran, administrasi dan pembukuan. Dari hasil pemetaan melalui wawancara tersebut, diharapkan dapat memperoleh informasi status lembaga, iuran, dan keberfungsian, sehingga dapat dipetakan tingkat permasalahan (rendah, sedang, tinggi), perlu tidaknya dilakukan revitalisasi lembaga, peningkatan keberfungsian sarana, mekanisme pengelolaan iuran. Kemudian ditentukan prioritas penanganan masalah berdasarkan tingkat permasalahan, [ii] Selanjutnya tim pemetaan melakukan pertemuan guna membahas bersama hasil kunjungan lapangan tersebut untuk dicarikan solusi dan tindak lanjut. Untuk desa  dengan permasalahan berat perlu dilakukan revitalisasi lembaga, peningkatan keberfungsian dan mekanisme pengelolaan iuran, [iii] Melalui kerjasama dengan fasilitator Pamsimas di desa keberlanjutan Asosiasi berusaha untuk menambah capaian akses air minum menuju Universal Acsess 100% dengan memfasilitasi tersedianya dana desa tahun 2018 dan 2019, [iv] Asosiasi memiliki peran pendukung dalam memediasi kegiatan opsi penyediaan air minum dan sanitasi pada POKJA AMPL kabupaten pada perencanaan maupun implementasi pada BP-SPAMS di tingkat desa.  Hal ini dibuktikan dengan Asosiasi memiliki peran penting dalam pembahasan perencanaan 100% akses sarana air minum di desa-desa Pamsimas pada pertemuan Pokja AMPL  di kabupaten. Asosiasi merupakan sumber data terhadap capaian akses air minum dan sanitasi di perdesaan.  Dengan demikian  fungsi Asosiasi sebagai mitra pemerintah daerah dan lembaga penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat bisa terlaksana dengan baik, dan [v] Asosiasi melakukan evaluasi dan masukan dalam peningkatan kinerja BP-SPAMS dengan cara melakukan pertemuan dengan BP-SPAMS dan penerima manfaat di desa. Asosiasi bersama dengan POKJA AMPL melakukan kunjungan lapangan dan melakukan tatap muka, pertemuan dengan masyarakat pemanfaat. (Yuniarti Ismail-Co. DC Bone Bolanggo/Faisal Djufri-LGS & Irhasana-CD/CB Gorontalo/Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp. NMC).


Tidak disertai video terkait.