top banner
  I  

Reguler

About
Administrator |Selasa - 18 Desember 2012 14:10:02 WIB | dibaca: 1790 pembaca

2.1       TUJUAN

Program Pamsimas bertujuan untuk mencapai target akses aman air minum dan sanitasi 2019, yaitu jumlah masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target aman air minum dan sanitasi melalui pengarustamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

2.2       SASARAN

2.2.1    Sasaran Program

Tujuan program Pamsimas tersebut diatas akan tercapai bila sasaran program tersebut dibawah ini, sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator/KPI) program Pamsimas, yaitu:

  1. Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman  dan berkelanjutan;
  2. Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
  3. Minimal pada 50% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknnya menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
  4. Minimal 60% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  5. Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
  6. Minimal 80% Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan program air minum dan sanitasi untuk Universal Access 2019.

Penjelasan lebih detail mengenai tujuan, sasaran dan indikator capaian dapat dilihat pada Tabel 4.2 tentang Indikator Capaian Kunci Program Pamsimas

2.2.2    Sasaran Lokasi

Program Pamsimas diutamakan bagi kabupaten/kota yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan di bawah rata-rata nasional.

Pemilihan kabupaten/kota sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Desa sasaran Program Pamsimas-II (tahun 2013-2016) sebanyak 5.000 desa (minimal) yang tersebar pada 220 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Secara umum, kriteria desa sasaran Pamsimas terdiri dari:

  1. Belum pernah mendapatkan program Pamsimas;
  2. Cakupan akses air minum aman masih rendah; yaitu di bawah 68.87%;
  3. Cakupan akses sanitasi aman masih rendah; yaitu di bawah 62.41%;
  4. Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
  5. Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien ;
  6. Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk
  • Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL) minimal 3 orang;
  • Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % in cash dan 16 % in kind
  • Menghilangkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

 

2.3       STRATEGI, PENDEKATAN DAN PRINSIP

2.3.1    Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka diterapkan strategi sebagai berikut:

  • Melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, membangun masyarakat hidup bersih dan sehat
  • Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi
  • Melalui sharing program APBN dan APBD; dimana dana APBN membiayai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk sejumlah 80% dari kebutuhan pendanaan desa sasaran, dan APBD wajib membiayai BLM minimal 20% kebutuhan pendanaan desa sasaran.
  • Penerapan tiga pilihan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada desa sasaran, sebagai berikut 
  • optimalisasi yaitu kegiatan pemulihan  SPAM yang tidak/ berfungsi sebagian untuk menambah jumlah penerima manfaat.
  • pengembangan yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada desa /kelurahan yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah jumlah penerima manfaat.
  • perluasan yaitu kegiatan pembangunan SPAM baru pada desa yang belum memiliki SPAM.
  • Penerapan pagu BLM pada tingkat kabupaten/kota; pagu BLM diterapkan di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sesuai dengan usulan target tambahan penerima manfaat program lingkup kabupaten/kota. Alokasi BLM pada setiap desa sasaran Pamsimas II selanjutnya diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi RKM desa/kelurahan.
  • Penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); pendekatan STBM diterapkan pada skala kabupaten/kota dengan pelibatan aktif dan intensif para Sanitarian, Promkes, Puskesmas, bidan desa, kader kesehatan, dan Fasilitator STBM di tingkat kabupaten/kota.
  • Penguatan kelembagaan; penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota dilakukan sebagai bagian dari fungsi Panitia Kemitraan (Pakem) pada Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan. Kedua lembaga/organisasi ini akan tetap terus berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, memastikan keberlanjutan program, dan menfasilitasi kemitraan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
  • Penguatan peran Kader AMPL di perdesaan untuk mampu berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca konstruksi di tingkat masyarakat sampai dengan tahap pemutakhiran informasi/data pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat serta prioritisasi program air minum dan sanitasi perdesaan pada Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya.

2.3.2    Pendekatan

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan program Pamsimas ini menganut pendekatan sebagai berikut:

  • Kolaborasi antar kementerian dan lembaga berbasis TUPOKSI, artinya program Pamsimas merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Bappenas berdasarkan tupoksi masing-masing
  • Berbasis Masyarakat; artinya program Pamsimas menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
  • Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong

2.3.3    Prinsip

Prinsip yang diterapkan dalam program Pamsimas adalah sebagai berikut:

  1. Tanggap Kebutuhan; artinya program Pamsimas diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.
  2. Partisipatif; artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Pamsimas.
  3. Kesetaraan gender; artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
  4. Keberpihakan pada masyarakat miskin; artinya program Pamsimas memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.
  5. Akses bagi semua masyarakat; artinya program Pamsimas memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (disable) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
  6. Keberlanjutan; artinya sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku program sejak awal pelaksanaan program;   
  7. Transparansi dan akuntabilitas; artinya pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya;
  8. Berbasis Nilai; artinya program Pamsimas diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong.

2.4       KONDISI YANG DIARAHKAN

Strategi, pendekatan dan prinsip dalam Program Pamsimas adalah untuk mewujudkan lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan program yaitu

  1. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersedia meningkatkan kinerja kelembagaan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum yang aman,  perilaku hidup bersih dan sehat, dan sanitasi berkelanjutan yang layak untuk masyarakat di wilayah perdesaan dan pinggiran kota;
  2. Masyarakat sasaran bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
  3. Masyarakat sasaran memperoleh akses yang keberlanjutan terhadap pelayanan sanitasi dan air minum yang aman, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola keberlanjutan sistem pelayanan secara mandiri dan efektif;
  4. Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip Pamsimas.
  5. Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengupayakan keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan program dan  pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan dengan menggunakan pendekatan Pamsimas;

2.5       TANTANGAN

Tantangan utama dalam pengelolaan kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan antara lain adalah:

  1. Penerapan pendekatan SPAM perdesaan berbasis maasyarakat;
  2. Belum tersedianya lembaga yang khusus menangani pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan sebagaimana PDAM di perkotaan;
  3. Belum tersedianya sistem data/informasi air minum dan sanitasi perdesaan, untuk menjadi bagian dari sistem informasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah, yang handal sebagai basis pengambilan keputusan program dan anggaran pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan.
  4. Belum memadainya dukungan program dan anggaran daerah yang memberikan fokus pada peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan;
  5. Belum memadainya investasi bagi sistem penyediaan air minum dan sanitasi perdesaan; pendanaan masih bertumpu pada anggaran Pemerintah, alokasi APBD untuk pembangunan air minum dan sanitasi masih rendah, dan belum dimanfaatkannya potensi pendanaan dari swasta dan masyarakat.

2.6       LANGKAH LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENJAWAB TANTANGAN

Menyadari hal itu, Pamsimas menyediakan dukungan dan pendampingan dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut di atas antara lain melalui:

A.            Penguatan Kelembagaan

1)            Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat

Aspek penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat meliputi:

  • Penguatan fungsi Pakem pada Pokja AMPL dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan sebagai lembaga/organisasi yang bertanggung jawab membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan,
  • Dukungan kerangka kebijakan dan regulasi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa,
  • Peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) sebagai badan pengelola SPAM terbangun dan sanitasi desa/kelurahan,
  • Penguatan peran Kader AMPL dalam pemutakhiran data air minum dan sanitasi perdesaan dan dalam prioritisasi program air minum dan sanitasi perdesaan di tingkat kecamatan.

2)            Penguatan Fungsi Pakem dan Asosiasi Pengelola SPAM dan Sanitasi Perdesaan

Panitia Kemitraan, selanjutnya disingkat dengan Pakem, adalah suatu unsur Pokja AMPL yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program air minum dan sanitasi termasuk Pamsimas. Pada tahap lanjutan—yaitu setelah program Pamsimas berakhir—Pakem diharapkan tetap menjadi fungsi yang tersedia dalam memberikan evaluasi, saran/rekomendasi, dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pokja AMPL dalam pengelolaan sistem air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.

Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan adalah wadah/forum perkumpulan dari badan/kelompok pengelola SPAM perdesaan berbasis masyarakat di perdesaan (melalui program Pamsimas maupun non Pamsimas) yang berada di dalam satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan mewakili organisasi masyarakat tingkat desa atau dusun untuk kepentingan pembangunan air minum dan sanitasi. Asosiasi pengelola SPAMS perdesaan berfungsi sebagai:

  • Wadah koordinasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung keberlanjutan pelayanan SPAMS berbasis masyarakat;
  • Mitra Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyedia AMPL berbasis masyarakat lainnya dalam interaksi pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
  • Koordinator program sejenis dan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola SPAMS perdesaan
  • Wadah komunikasi dan pembelajaran (learning center) bagi pengembangan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat.

3)            Peningkatan Kinerja BPSPAMS

Peningkatan kapasitas BPSPAMS berorientasi pada kemandirian BPSPAMS. Kapasitas pengelolaan BPSPAMS merupakan faktor kunci keberlanjutan pelayanan SPAM terbangun di tingkat desa/kelurahan, sehingga pembinaan BPSPAMS diharapkan menjadi salah satu agenda Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan yang berkelanjutan.

Terkait dengan hal ini, penyediaan data/informasi tentang kinerja BPSPAMS perlu dibangun secara tersistem mulai dari tahap pemantauan dan pengumpul data sampai pada pengolahan dan analisis data.

B.            Pengelolaan Data

1)            Pengelolaan Data/Informasi SPAMS Perdesaan Terpadu

Program Pamsimas membantu mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) SPAMS Perdesaan. SIM dipergunakan sebagai alat untuk memantau pelaksanaan dan pencapaian program, dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran program air minum dan sanitasi perdesaan. SIM meliputi informasi kegiatan, capaian dan kinerja pelaksanaan, maupun kinerja kelembagaan pasca program SPAMS perdesaan. Dalam hal ini peran Kader AMPL Desa dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan sangat besar dalam mendukung penyediaan data kinerja kelembagaan pengelola SPAM di tingkat desa/masyarakat.

Dukungan Pamsimas untuk pengelolaan data/informasi SPAMS Perdesaan terpadu adalah sebagai berikut:

1.            Pengembangan SIM SPAMS Perdesaan secara online.

2.            Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan sistem pengelolaan informasi SPAMS Perdesaan untuk perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program dan kinerja kegiatan serta pelayanan SPAMS perdesaan.

Pada tahap pasca program, sistem pengelolaan data.informasi SPAMS perdesaan diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pemantauan pemerintah dan pemerintah daerah untuk bidang air minum dan sanitasi perdesaan.

 

Penjelasan lebih detail mengenai tata cara/mekanisme pengelolaan informasi SPAMS Perdesaan dapat dilihat dalam Petunjuk Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

2)            Penguatan Peran Kader AMPL dalam Pemutahiran Data Air Minum Dan Sanitasi Perdesaan dan Prioritasi Program Air Minum Dan Sanitasi Perdesaan di Tingkat Kecamatan.

Kader AMPL adalah kader pemberdayaan masyarakat (KPM) desa bidang AMPL. Kader AMPL menjadi mitra kerja KKM dan BPSPAMS dalam mengembangkan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kader AMPL membantu Pemerintah desa/kelurahan dalam pemutakhiran data air minum dan sanitasi perdesaan, pemetaan kebutuhan program air minum dan sanitasi desa/kelurahan, advokasi penggunaan air minum dan sanitasi layak, dan dalam memprioritaskan program air minum dan sanitasi perdesaanpada musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan forum pembangunan lainnya.

Penjelasan lebih rinci mengenai tata cara/mekanisme Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

 

C.            Penguatan terhadap Dukungan Pemerintah Daerah

1)            Dukungan Kerangka Kebijakan dan Regulasi

Dukungan kerangka kebijakan dan regulasi daerah meliputi:

  • Mekanisme pendataan dan pelaporan kinerja SPAM perdesaan berbasis masyarakat,
  • Kebijakan pendanaan penyelenggaraan SPAM perdesaan berbasis masyarakat,
  • Adanya dukungan regulasi daerah yang mengatur standar penyelenggaraan SPAM perdesaan berbasis masyarakat
  • Dukungan kerangka kebijakan dan regulasi desa meliputi:
  • Adanya regulasi/kebijakan terhadap penerapan dan pengumpulan iuran pemanfaat SPAM,
  • Adanya regulasi/kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan SPAM, seperti perlindungan daerah tangkapan air.

2)            Pengintegrasian Perencanaan Air Minum dan Sanitasi tingkat desa dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Pada tingkat desa/kelurahan, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam Program Jangka Menengah Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (PJM-ProAKSi). PJM-ProAKsi memuat rencana pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan promosi penyehatan lingkungan di tingkat desa/kelurahan. Pelaksanaan PJM ProAKSi dilakukan melalui pengintegrasian program/kegiatan ke dalam RPJM Desa, RKP Desa, dan anggaran pembangunan Desa serta ke dalam program/kegiatan dengan sumber dana di luar anggaran pembangunan Desa.  

Pada tingkat kabupaten/kota, perencanaan air minum dan sanitasi disusun dalam Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). RAD AMPL adalah nama generic untuk dokumen perencanaan daerah lima tahunan yang memuat program dan kegiatan bagi keberlanjutan, perluasan, dan pengarusutamaan pendekatan Pamsimas dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan. Program/kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi dengan pendekatan berbasis masyarakat dalam RAD AMPL diharapkan sudah merupakan sinkronisasi dari PJM-ProAKSI atau RPJM Desa.

RAD AMPL berfungsi sebagai:

  • Rencana pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
  • Instrumen pelaksanaan kewajiban daerah dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2014;
  • Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
  • Acuan alokasi pendanaan program air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian SPM 2014 dan Universal Access 2019. melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pelaksanaan RAD AMPL dilakukan melalui pengintegrasian program/kegiatan ke dalam RPJMD, RKPD dan APBD kabupaten/kota serta ke dalam program/kegiatan dengan sumber dana di luar APBD. Setiap tahun, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan RAD AMPL sebagai dasar penyesuaian/perbaikan kebijakan pembangunan air minum dan sanitasi tahun berikutnya.

 

Penjelasan lebih rinci tentang RAD AMPL dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Teknis Penguatan Keberlanjutan Program Pamsimas.

3)            Membangun Kerjasama/Kolaborasi

Pembangunan SPAMS tidak hanya membutuhkan modal/investasi yang cukup besar namun juga membutuhkan teknologi serta dukungan non teknis lainnya. Untuk itu, membangun kerjasama sangat dibutuhkan. Pembangunan kerjasama harus dikembangkan disemua lini, tingkatan dan aspek.

D.            Mekanisme Insentif untuk Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota

Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota dilaksanakan sebagai dukungan keberlanjutan pengembangan jangkauan dan kualitas pelayanan SPAM perdesaan.Insentif diberikan kepada desa/kelurahan atau kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pamsimas dengan kinerja baik namun masih memiliki kesenjangan antara kondisi pelayanan saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia dalam penyediaan air minum dan sanitasi.

Insentif diberikan dalam 3 jenis, yaitu Hibah Insentif Desa/Kelurahan (HID) dan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK), dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP). HID diperuntukkan bagi pengembangan SPAM sedangkan HIK diperuntukkan bagi pengembangan dan optimalisasi SPAM di desa/kelurahan yang telah mendapat program Pamsimas. HKP diperuntukan untuk kegiatan optimalisasi sarana dan prasarana SPAM di desa/kelurahan lokasi Pamsimas kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS tidak berfungsi/berfungsi sebagian untuk menambah penerima manfaat dan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS.

Pelaksanaan insentif tetap mengharuskan adanya kontribusi masyarakat (dalam in-cash dan in-kind) dan usulan kegiatan dari desa/kelurahan dalam bentuk proposal.

Penjelasan lebih rinci tentang HID, HIK, dan HKP dapat dilihat dalam  Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Insentif Desa/Kelurahan, Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten/Kota, dan Buku Petunjuk Teknis Hibah Khusus Pamsimas