top banner
  I  

Sabtu - 04 Agustus 2018 07:03:40 WIB

Hibah Khusus Pamsimas Untuk Peningkatan Kinerja Pengelolaan SPAM

Berita Terbaru
Administrator | dibaca: 208 pembaca

Sanur, BALI (3/08/2018) Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya 100% akses air minum dan sanitasi layak pada akhir tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, atau PAMSIMAS, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan akses layanan air minum dan sanitasi secara berkelanjutan terutama bagi masyarakat perdesaan.

Program yang digulirkan sejak tahun 2008 ini dinilai berhasil dalam menambah jumlah cakupan air minum dan sanitasi serta mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hingga akhir 2017, program ini telah berhasil menyediakan akses air minum dan sanitasi untuk lebih dari 13,6 juta jiwa di 16.506 desa/kelurahan yang tersebar di 365 kabupaten/11 kota dari 33 provinsi.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan yang dibangun melalui program Pamsimas tersebut sebagian besar dapat berfungsi secara baik. Namun demikian ada sekitar 18% dari SPAM yang dibangun (2008-2017) dalam kondisi yang tidak berfungsi atau berfungsi sebagian. Penyebabnya, antara lain berkurangnya kuantitas air atau hilangnya sumber air, rusaknya konstruksi SPAM, tidak adanya sistem pembiayaan yang mendukung pengelolaan dan pemeliharaan SPAM, serta lemahnya kelembagaan pengelola SPAM.

Untuk mendukung keberlanjutan penyediaan layanan air minum dan sanitasi, program Pamsimas menyediakan dukungan dan pendampingan dalam rangka menjawab permasalahan. Salah satu upayanya dengan menyediakan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) untuk Desa dan Kabupaten/Kota sebagai bentuk dukungan program terhadap kinerja keberlanjutan layanan air minum di tingkat masyarakat.

Sebanyak 97 Kabupaten/Kota dari 28 provinsi mendapatkan dana HKP dengan total dana hibah Rp 88,2 miliar. Penyerahan dana/Penandatanganan Perjanjian Kerjasama HKP dilakukan antara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang diwakili Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) dengan 97 Bupati/Walikota atau perwakilan daerah dilakukan di Sanur, Bali (03/08/2018).

Direktur PSPAM Ir Agus Ahyar, M.Sc mewakili Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR meminta agar dana hibah dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas kabupaten untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi, mendukung percepatan target akses universal air minum dan sainitasi, pemulihan SPAM sehingga dapat berfungsi dengan baik, dan menambah jumlah penerima manfaat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hibah ini akan diberikan kepada desa dan kabupaten yang telah melaksanakan Pamsimas dan masih membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi pelayanan saat ini dengan pelayanan minimal yang seharusnya diberikan

“Saya menghimbau kepada kita semua untuk terus meningkatkan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk pengembangan penyediaan air minum dan sanitasi di Indonesia,” pinta Agus Ahyar.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali Ir I. Nyoman Astawa Radi, MSi dalam sambutan Selamat Datang yang dibacakan Kepala Bidang Cipta Karya menyampaikan, Pemeritah Daerah Provinsi Bali memiliki kebijakan dan strategi daerah (“Jakstrada”) di bidang pengembangan SPAM, dengan tujuan agar pengembangan SPAM dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jakstrada memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan air minum di Kota/Kabupaten serta sebagai acuan bagi semua pihak yang akan mendukung dan berpartisipasi dalam pengembangan SPAM.

Pembiayaan kegiatan HKP dilakukan melalui pendekatan adanya sharing pendanaan, yaitu 50% bersumber dari APBN dan 50% dari APBD, dan diharapkan tetap adanya kontribusi masyarakat dan pemerintah desa.

Besaran dana hibah untuk masing-masing desa sasaran ditetapkan Pokja AMPL Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi nilai Rencana Kerja Masyarakat (RKM) oleh Panitia Kemitraan (Pakem) dan diverifikasi oleh District Project Management Unit.

Semoga dengan disalurkannya dana Hibah Khusus Pamsimas, kedepannya kinerja KP-SPAMS akan semakin baik lagi (Hartono Karyatin-Advocacy & Media Sp. NMC

 

 

 

Link Media Lainnya :

 


Tidak disertai video terkait.