top banner
  I  

Jum'at - 25 Oktober 2013 08:45:02 WIB

PAMSIMAS Mendukung Kawasan Permukiman Berkelanjutan

Berita
Administrator | dibaca: 51113 pembaca
Bagaimana potret kinerja penyediaan air minum dan sanitasi Indonesia khususnya jika dikaitkan dengan target MDGs 2015 serta peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam peningkatan layanan air minum dan sanitasi? Bagaimana pula dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi ?
 
berita25102013-aMakassar - Tersedianya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar merupakan faktor kunci perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Namun untuk mewujudkan itu, banyak tantangan yang dihadapi bersama baik itu pemerintah, pemerintah provinsi mauun kabupaten/kota.
 
Eko Wiji Purwanto, Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Dit Perkim Bappenas mengatakan, potret kondisi cakupan air minum dan sanitasi Indonesia saat ini, Secara nasional, sampai dengan tahun 2011 kita baru mampu menyediakan akses terhadap sumber air minum aman bagi 55.04% dari total penduduk Indonesia. Jika dikaitkan dengan target MDGs Indonesia sebesar 68.87%, kita masih punya gap atau kesenjangan sekitar 13.83%.
 
Sementara untuk sanitasi dasar, capaian kita relatif lebih baik, dimana kita mampu menyediakan akses terhadap sanitasi layak bagi 55.60% dari total penduduk Indonesia. Jika dikaitkan dengan target MDGs Indonesia sebesar 62.41%, maka gap-nya adalah 6.81%.
 
“Dan perlu saya ingatkan, sisa waktu pemenuhan target MDGs ini adalah 2 tahun lagi,” tegas Eko.
 
Ia juga mengatakan, ini menunjukkan bahwa air minum dan sanitasi memang perlu menjadi prioritas dan perhatian kita bersama, mengingat Indonesia menargetkan pada tahun 2025, 100% penduduk Indonesia menikmati air minum yang layak dan berkelanjutan.
 
“ Artinya dukungan komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat-sangat perlu ditingkatkan dalam pembangunan air minum dan sanitasi ini, demikian juga peran aktif masyarakat dan dunia usaha,” tandasnya dalam acara talkshow pada Sosialisasi Program PAMSIMAS II bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Baru Tahun Anggaran 2013, di Makassar, Senin (21/10) lalu.
 
Dengan kondisi kinerja pelayanan air minum dan sanitasi saat ini, pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan masyarakat menurut Kasubdit Penyehatan Air Ditjen P2PL Kenmenkes, F.Eko Saputro adalah, masih tingginya kejadian dan kematian akibat penyakit berbasis lingkungan. Ini karena perilaku higienis di masyarakat masih rendah, terutama di lingkungan kumuh.
 
“ Sebagai gambaran, selama 2007-2010 walaupun terjadi penurunan prevalensi diare, namun angkanya masih tinggi, yaitu dari 423/1000 penduduk pada 2007 turun menjadi 411/1000 penduduk pada 2010. KLB Kolera turun sebanyak 60%, dimana pada 2008 terjadi 40 KLB, dan pada 2011 turun menjadi 16 KLB,” jelas Eko Saputro.
 
berita25102013-b
 
Tantangan/kendala pembangunan bidang sanitasi/penyehatan lingkungan ini kata Eko Saputro adalah, alokasi dana untuk kegiatan kesehatan lingkungan belum menjadi prioritas di daerah serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, terutama di lingkungan kumuh, ditambah belum optimalnya koordinasi/sinkronisasi program/kegiatan untuk pembangunan air minum dan sanitasi di daerah.
 
Menanggapi hal tersebut, Direktur PAM, KemenPU Danny Sutjiono menyampaikan ada beberapa isu strategis yang berkembang saat ini dalam penyediaan air minum dan sanitasi untuk mendukung kawasan permukiman yang berkelanjutan.
 
Isu tersebut, dikelompokkan ke dalam 7 aspek, yaitu aspek (1) pengembangan akses aman air minum, (2) pembiayaan, (3) kelembagaan, (4) penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), (5) ketersediaan air baku, (6) peran masyarakat dan badan usaha, dan (7) inovasi teknologi.
 
Pada aspek pengembangan akses aman air minum, ungkap Danny, isu-nya meliputi cakupan pelayanan air minum perpipaan masih rendah. (Pada 2011 cakupan nasional baru mencapai 27,05%, di perkotaan mencapai 41,88%, di perdesaan 13,94%), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) berkembang pesat, namun belum seluruhnya menjadi SPAM BJP terlindungi dan ketersediaan data yang akurat dan tidak sinkron antar instansi.
 
Sementara pada aspek pembiayaan, isu-nya meliputi, komitmen dan kepedulian Pemerintah Daerah dan penyelenggara SPAM masih rendah dan potensi sumber pembiayaan dalam negeri, masyarakat, dunia usaha belum dioptimalkan.
 
“Penerapan tariff masih di bawah harga produksi,” kata Danny.
 
Pada aspek kelembagaan juga terdapat isu antara lain, masih banyak penyelenggara SPAM belum memiliki RI-SPAM dan Jakstra pengembangan SPAM jangka menengah.
 
“ Prinsip kepengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan para penyelenggara SPAM,” jelas Danny
 
Di isu pengembangan dan penerapan NSPK lanjut Danny yaitu, distribusi air minum yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, tingkat kehilangan air teknis/fisik masih tinggi, masih ada dokumen perencanaan SPAM yang belum lengkap dan belum memenuhi kaidah-kaidah teknis, masih ada pelaksanaan konstruksi fisik SPAM yang belum memenuhi standar dan masih ada sistem jaringan distribusi yang tidak memenuhi kaidah teknis.
 
Pada aspek kelembagaan, isu-nya meliputi, terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air dan masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki SIPA (Surat Ijin Penggunaan Air).
 
Sementara pada aspek peran badan usaha dan masyarakat, isu-nya meliputi, belum memadainya kapasitas penyelenggara SPAM perdesaan, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun, masih terbatasnya pembinaan pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat penyelenggara SPAM dan sektor swasta yang masih kurang tertarik untuk melakukan investasi pengembangan SPAM, karena iklim usaha kurang kondusif.
 
Terakhir, pada aspek pengembangan inovasi teknologi, Danny menjelaskan, isu-nya meliputi, belum berkembangnya inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku, dalam penggunaan energy, dan penurunan kehilangan air;
 
“ Masih kurang berkembangnya pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi,” jelas Danny.
 
Menyinggung banyak pemerintah daerah yang belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan isu air minum dan sanitasi, padahal komitmen dan peran pemerintah daerah akan berpengaruh signifikan dalam mengejar target MDGs 2015 dan target 2025 bidang air minum dan sanitasi, Direktur FPR & LH, Bina Bangda, Edi Sugiharto menjelaskan, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi ini berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa pelayanan air minum dan sanitasi adalah urusan wajib pemerintah daerah.
 
΄Setiap urusan wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM hakikatnya adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemenuhan SPM adalah wujud tanggungjawab dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkas Edi.
 
Edi juga mengatakan SPM bidang air minum dan sanitasi telah disinkronkan dengan target MDGs bidang air minum dan sanitasi.
 
” Dengan demikian, melalui kesempatan ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa penanggung jawab utama untuk pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi seharusnya adalah, pemerintah kabn/kota yang didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Meskipun Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN yang lebih besar untuk investasi air minum dan sanitasi, sifatnya adalah sebagai stimulan,” ucapnya.
 
Ia pun meminta, sebagai penanggung jawab utama dalam pencapaian target SPM, termasuk SPM pelayanan air minum dan sanitasi, Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yaitu, menyepakati dengan DPRD standar pelayanan minimal air minum dan sanitasi, sebagai acuan penerapan standard pelayanan oleh SKPD serta lembaga penyelenggara layanan tersebut, mengintegrasikan SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran, memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran penerapan SPM dan melaporkannya kepada Pemerintah Pusat untuk memastikan pencapaian target SPM di kabupaten/kota.
 
Untuk gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah Edi meminta agar, memastikan Ranperda RPJMD kabupaten/kota dan provinsi serta Ranperda APBD kabupaten/kota dan provinsi, mencerminkan upaya pencapaian target SPM untuk pelayanan air minum dan sanitasi. , memberikan pembinaan, dukungan program dan anggaran kepada kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target SPM serta memantau dan mengevaluasi kemajuan pencapaian target SPM kabupaten/kota di wilayahnya.
 
Masalah tanggung jawab pembangunan air minum dan sanitasi diamini KaSubdit Sarana dan Prasarana, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemendagri, H. Anang Sudiana, berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah. Namun begitu, peran aktif masyarakat tetap dibutuhkan.
Secara nasional tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi diakui Anang, masih perlu banyak peningkatan. Dan kelembagaan masyarakat di perdesaan belum cukup dijajaki sebagai mitra pembangunan air minum dan sanitasi.
 
“Investasi masyarakat juga belum optimal dimobilisasi,” katanya.
 
Untuk itu, peran aktif masyarakat memang harus ditumbuhkan dan diberi ruang oleh pemerintah daerah.
 
“ Perlu advokasi dan pendampingan bahwa partisipasi masyarakat akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi,” sambungnya.
 
Selain itu tambah Anang, memfasilitasi peran aktif masyarakat dan pemerintah desa sebagai penggerak perubahan perilaku, menuju perilaku hidup bersih dan sehat, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum yang telah dibangun dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat, dalam mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sebagai potensi unit usaha ekonomi secara mandiri, professional, dan bertanggung jawab.

(Suharjo – Media Communication Spec;Rita)

 

Tidak disertai video terkait.




BACA JUGA :