top banner
  I  

Rabu - 17 Juli 2013 02:53:55 WIB

HID Pemicu Kinerja BPSPAMS

Cerita
Administrator | dibaca: 51326 pembaca

Oleh SH Sardi AK, SH, Humas Asosiasi BPSPAMS Kota Semarang

 

sardiBulan ini, beberapa BPSPAMS (Badan Pengelola Sanitasi Penyedia Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) bersiap diri untuk bisa memperoleh HID (Hibah Insentif Desa). HID adalah salah satu komponen dalam Program PAMSIMAS, berupa pemberian insentif  atau penghargaan pada sejumlah desa/kelurahan, baik reguler maupun replikasi, yang telah melaksanakan program ini dengan baik dan melampaui standar kinerja. Dalam artian, BPSPAMS-nya mempunyai kinerja baik, dengan capaian hasil yang baik pula.

 

 

Untuk tahun ini, Kota Semarang akan mengajukan 10 BPSPAMS berkinerja baik. Beberapa tahapan telah dilalui, di antaranya tahap pra seleksi dan seleksi tingkat Kota Semarang. Pelaksana kegiatan ini adalah DPMU (District Project Management Unit), dengan mengaktifkan Bapermasper, Dinas Kesehatan, Bappeda dan Dinas PU/PSDA Kota Semarang. Juga DMAC (District Management Advisory Consultant), yang sifatnya hanya memberikan pertimbangan dan menyediakan data aktual. Tahapan ini menghasilkan long list kelurahan HID tingkat Kota Semarang, salah satunya adalah BPS Tirto Makmur Abadi Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang.

 

 

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan perankingan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari PPMU (Provincial Project Management Unit) dan PMAC (Provincial Management Advisory Consultant). Hasilnya adalah longlist HID tingkat provinsi, yang rencanakan akan ditetapkan tanggal 24 Pebruari ini. Terakhir adalah tahap penetapan desa/kelurahan tingkat pusat yang dilakukan oleh CPMU (Central Project Management Unit)yag menghasilkan daftar desa/kelurahan penerima HID tahun 2012.

 

 

Secara nasional, direncanakan ada 384 desa/kelurahan yang akan mendapatkan HID, yang dananya bersumber dari APBN. Dana yang diperoleh setiap desa/kelurahan berbeda, tergantung dari cakupan kepala keluarga (KK) penerima manfaat air bersih. Cakupan lebih dari 200 KK memperoleh Rp 200 juta, cakupan 101 sampai 200 KK menerima Rp 150 juta dan cakupan sampai 100 KK menerima Rp 100 juta.

 

 

Dana tersebut hanya boleh digunakan untuk Pengembangan  daerah layanan penyediaan SAM (sambungan air minum atau jaringan perpipaan), promosi kesehatan, meliputi kegiatan penyuluhan PHBS (Pola Hiduo Bersih dan Sehat), pembuatan stiker, kalender, poster dan spanduk, pelatihan kelembagaan, baik administrasi, keuangan maupun teknik, serta biaya operasional.

 

 

Dana HID haram digunakan untuk rehabilitasi fisik, baik itu tower air, penggantian pompa maupun jaringan yang telah terpasang. Juga tidak boleh untuk pengadaan sambungan rumah, pembangunan sarana sanitasi rumah tangga individu, perbaikan sarana sanitasi bagi sekolah, pembangunan pos atau kantor bagi BKM/BPSPAMS serta pengadaan atau pembebasan lahan untuk pembangunan sumur baru. Pada umumnya, lahan untuk pembangunan sumur maupun penempatan tower berasal dari wakaf masyarakat.

 

 

 

Indikator Penilaian

 

Pada pra-seleksi, indikator kinerja yang dinilai meliputi partisipasi dalam seleksi HID, dimana setiap desa/kelurahan hanya diperbolehkan mengikuti seleksi dua kali. Juga keberadaan BPSPAMS minimal sudah terbentuk enam bulan lamanya, dengan cakupan layanan air minum kurang dari 70% jumlah KK yang ada. Sebagai gambaran misalnya di Kelurahan Bangetayu Kulon khususnya Widuri RW 05, jumlah KK yang ada 702 baru terairi sumur PAMSIMAS 285 KK. Dalam tahap ini juga dinilai realisasi target layanan dengan membandingkan usulan dalam RKM (Rencana Kerja Masyarakat) tahun 2009 dengan realisasi saat ini. Juga ketersediaan sumber air untuk pengembangan layanan, tidak boleh kurang dari 0,4 liter/detik, didasrkan pada data yang ada di Dinas PU yang gunanya untuk memastikan bahwa ada potensi pengembangan hingga mencapai lebih dari 75% cakupan layanan.

 

 

Dan yang terpenting, tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan dana masyarakat yang disalurkan melalui BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) didasarkan laporan BPKP. Terakhir adalah, kelurahan tersebut telah SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) atau lebih dikenal telah ODF (Open Defecation Free). Ini penting karena status ODF menunjukkan kemajuan status kesehatan di masyarakat, yang merupakan salah satu contributor utama dalam pencapaian tujuan PAMSIMAS.

 

 

Untuk tahap seleksi, indikatornya meliputi kinerja pembukuan BPSPAMS, kualitas sarana air minum dan sanitasi guna mengukur kondisi dan keberfungsian sarana, sebagai indikator utama dari keberlanjutan sarana. Operasional dan pemeliharaan yang menunjukkan kemampuan keuangan BPSPAMS, baik saat ini maupun untuk pengembangannya ke depan.

 

 

Selain tiga hal tersebut, juga pencapaian SBS, pengembangan cakupan layanan SPAMS sebagai indikasi terhadap kepercayaan dan kepuasan terhadap BPSPAMS dan program kerja yang fungsinya mengukur kemampuan BPSPAMS dalam melaksanakan PJM-ProAKSI (Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi) sertabertambahnya penerima manfaat PAMSIMAS. (Artikel ini dimuat di �Wacana Lokal� Harian Umum Suara Merdeka tanggal 27 Februari 2012)

 


Tidak disertai video terkait.