top banner
  I  

Senin - 17 November 2014 06:37:59 WIB

PPMU Sulteng Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAMSIMAS II

Berita
Administrator | dibaca: 50991 pembaca

Keberlanjutan adalah jauh lebih penting pada PAMSIMAS, sehingga porsi perhatian harus lebih besar

ppmu sulteng 1Palu - Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program PAMSIMAS merupakan agenda tahunan PPMU PAMSIMAS Sulawesi Tengah.

Acara yang dilaksanakan pada 10 � 11 Nopember 2014 lalu itu dibuka resmi oleh Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata ruang Ir. Immam Al Gazali. MT.

Dalam sambutannya, Immam Al Ghazali menyampaikan bahwa, untuk program air minum di Sulawesi Tengah cukup banyak anggaran baik dari provinsi maupun kabupaten untuk membiayai sarana-sarana yang saat ini tidak berfungsi khususnya pada program PAMSIMAS.

" Ke depannya program air minum ini cukup menjadi perhatian pemerintah dengan adanya draft Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa, pada 2019, Indonesia bisa mencapai 100% akses (universal acces) terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak," pungkas Immam.

Rapat koordinasi ini dihadiri seluruh stakeholder di kabupaten yakni Pokja AMPL, PPMU dan Satker/PPK PIP serta koordinator kabupaten, sebagaimana yang dilaporkan Deby Santy ST,MT selaku Panitia pelaksana kegiatan ini.

ppmu sulteng 2Pada rapat tersebut memaparkan beberapa informasi terkait dengan strategi pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dalam mendukung pencapaian MDGs tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah, yang disampaikan Tim POKJA AMPL, Suryadi, Sos, serta pemaparan progress pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS - II yang dipaparkan Aryan Gafur, ST, MSi selaku ketua PPMU .

Seperti yang disampaikan oleh ketua PPMU, bahwa saat ini pogres Sulawesi Tengah masuk dalam 10 besar sesuai dengan data web PAMSIMAS. Tentu ini sesuai dengan cita-cita gubernur bahwa Sulawesi Tengah sejajar dengan provinsi maju di Indonesia.

" Namun, tentu kita harus dorong terus agar bisa lebih meningkat lagi capaian ini," ungkap Aryan yang didukung Ilham M. Sunusi, SKm. Mkes [Tim PPPMU dari DinKes] yang mengatakan bahwa data angka diare di Sulawesi Tengah mengalami penurunan, hal ini terjadi tidak terlepas adanya program PAMSIMAS.

Walaupun tujuan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan PAMSIMAS - II khususnya tahun 2014, namun perhatian peserta Rakor lebih banyak mendiskusikan masalah-masalah terkait dengan keberlanjutan program, karena dianggap jauh lebih penting. Sehingga porsi perhatian juga harus lebih besar.

ppmu sulteng 3Selanjutnya untuk kegiatan 2014 sendiri masalah yang ada adalah, terkait dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dimana beberapa kabupaten dana BLM dari APBD harus dikenakan pajak oleh daerah, sehingga menghambat proses penyerapan anggaran.

Dalam diskusi itu beberapa masukan dari kabupaten yang mempunyai masalah yang sama terkait dengan pajak, seperti yang disampaikan oleh Nurjanah PPK Donggala. Menurut pengalamannya, pada tahun 2013 dimana juga dikenakan pajak.

" Agar tidak dikenakan pajak, sebaiknya alokasi dana dimasukan dalam kategori bantuan sosial, namun tidak cukup dengan itu, kategori rekening juga dalam bantuan social," sarannya.

Beberapa peserta menyarankan bahwa sebaiknya ada Juknis yang dapat mengatur pengelolaan dana APBD yang mestinya disamakan dengan APBN, atau surat edaran dari pusat terkait dengan pajak, hal ini sangat membantu kabupaten dalam pengelolaan keuangannya.

ppmu sulteng 4Untuk kegiatan keberlanjutan sendiri, terlihat bahwa pengelola program PAMSIMAS tingkat kabupaten merespon sangat baik, dengan melihat data dimana masih banyak desa-desa yang saat ini. Sarananya kurang berfungsi bahkan tidak berfungsi sama sekali serta rendahnya iuran. Bahkan masih ada desa yang belum menerapkan sistem iuran.

" Yang dibutuhkan saat ini adalah, pemetaan masalah setiap desa. Dengan data tersebut kita dapat menghitung kebutuhan anggaran," ungkap Irawan, ST Satker Kabupaten Buol.

ppmu sulteng 5Kabupaten Buol dan Donggala sudah memastikan alokasi anggaran untuk perbaikan/rehabilitasi sarana yang tidak berfungsi dimasukan dalam kegiatan 2015, serta beberapa kabupaten yang lainnya akan memetakan masalah setiap desa yang sarananya tidak berfungsi, untuk dimasukan dalam program Hibah Khusus PAMSIMAS (HIK) ataupun melalui CSR.

Untuk pemetaan ini peran fasilitator keberlanjutan harus terdepan, bahkan beberapa peserta rapat mengusulkan agar fasilitator keberlanjutan ini dilakukan rapat khusus untuk mendengarkan progress-progres kegiatan dimasing-masing kabupaten.

ppmu sulteng 6Sementara itu, Susi Andayani. ST, MSi. selaku Tim PPMU menekankan beberapa kesepakatan hasil rapat yang salah satunya adalah bahwa "tim provinsi akan membentuk tim advokasi untuk mendorong kabupaten dalam penanganan masalah terkait dengan rendahnya iuran, keaktifan BP SPAMS, sarana tidak berfungsi serta melakuan pemicuan-pemicuan di desa-desa sasaran.

Susi juga menekankan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten terkait dengan PAMSIMAS baik dalam bentuk workshop maupun pekerjaan fisik/rehabilitasi sarana SPAMS yang tidak berfungsi, sebaiknya dilaporkan ke PPMU termasuk nilai anggarannya, agar dapat dilihat adanya peningkatan pengalokasian anggaran oleh pemda kabupaten dalam kegiatan PAMSIMAS.

" Selama ini yang terlaporkan hanya dana-dana sharing yang menjadi tanggung jawab kabupaten. Padahal saya yakin banyak kegiatan yang didanai, namun tidak disampaikan sehingga kelihatannya presentasi dana kabupaten sangat rendah dibanding Pusat/APBN, begitu juga nilai kontribusi masyarakat jauh lebih tinggi dibanding angka saat ini,hanya tidak tercatat saja," tegas Susi. (Sukmawati � Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah;Rita)


Tidak disertai video terkait.




BACA JUGA :