top banner
  I  

  

 

    PAKET PAMSIMAS  HIK

 

 

 

  

2. KONSEP PELAKSANAAN PAKET PAMSIMAS HIK

 

 

Hibah insentif kabupaten/kota adalah insentif bagi kabupaten/kota pelaksana Program Pamsimas (baik Pamsimas I maupun Pamsimas II) yang telah menunjukkan kinerja baik selama pelaksanaan program Pamsimas 2008-2012. Insentif ini akan diberikan dalam bentuk dana sebagai penghargaan dan dukungan kepada kabupaten/kota yang berkinerja baik, memiliki program keberlanjutan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan siap menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs bidang air minum dan sanitasi di perdesaan.

 

Pada kabupaten/kota yang terpilih sebagai penerima, HIK menjadi dana tambahan atas porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam upaya kabupaten/kota bagi keberlanjutan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Keseluruhan sumber daya iniAPBD, kontribusi masyarakat, dan HIKdimanfaatkan melalui pola paket kemitraan sehingga dinamakan Paket Pamsimas HIK.

 

Penyelenggaraan Paket Pamsimas HIK melibatkan Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kabupaten/kota penerima HIK tidak perlu membentuk lagi Pakem khusus yang menangani kegiatan Paket Pamsimas HIK.

 

Dana Paket Pamsimas HIK terbuka untuk desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas. Dana ini dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan dan optimalisasi SPAM. Pada desa/kelurahan sasaran Paket Pamsimas-HIK, dana paket dimanfaatkan untuk salah satu jenis kegiatan, apakah pengembangan atau optimalisasi SPAM. Pakem berperan dalam mengelola pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan desa/kelurahan penerima Paket Pamsimas HIK diputuskan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan sejumlah kriteria. Proses pemilihan desa/kelurahan ini difasilitasi Pakem.

 

Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan pada prinsipnya tetap mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat dengan beberapa penyesuaian tertentu yang selengkapnya akan diuraikan dalam bab- bab selanjutnya.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TUJUAN PENYEDIAAN HIK

 

 

Tujuan  penyediaan  HIK  adalah  mendukung  pemerintah  kabupaten/kota  pelaksana

Pamsimas yang telah berkinerja baik untuk:

 

1. Meningkatka kapasita kabupaten/kot untu penyediaa da peningkatan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

 

2. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi;

3. Mendorong    kemandirian    kabupaten/kota    dalam    penyelenggaraan    program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

 

4. Mendukung percepatan pencapaian target MDGs kabupaten/kota dalam bidang air minum dan sanitasi;

 

5. Melembagakan pendekatan berbasis masyarakat untuk penyediaan air minum dan sanitasi;

6. Mendukung pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005.

 

 

 

2. PRINSIP PENYELENGGARAAN HIK

 

 

Prinsip penyelenggaraan HIK adalah sebagai berikut:

 

1Mendorong  kemandirian  kabupaten/kota  dalam  penyediaan  aiminum  dan sanitasi;

 

2.  Mengutamakakemitraayang setara antarpemerintakabupaten/kotdan masyarakat;

 

3.  Memberikan prioritas kepada desa/kelurahan miskin yang sangat membutuhkan sarana air minum dan sanitasi;

 

4Memastikan keberlanjutan pengelolaan dan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan SAM tingkat desa/kelurahan.

 

 

2. KETENTUAN DALAM PENYELENGGARAAN HIK

 

 

2.4.1    Ketentuan Umum

 

1.  HIK adalah dana insentif untuk mendukung kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dana ini digunakan untuk pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang mengadopsi pendekatan Pamsimas;

 

2. HIK diselenggarakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atau dengan mekanisme Paket Pamsimas;

 

3. Pendekatan penyediaan air minum dan sanitasi dalam HIK adalah berbasis masyarakat yang mengadopsi pendekatan Pamsimas. Dengan demikian, pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat masyarakat tetap mewajibkan adanya kontribusi masyarakat dalam bentuk in-cash dan in-kind;

 

4.  Pagu dana HIK dalam Paket Pamsimas adalah pagu tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya, pagu dana Paket Pamsimas HIK untuk setiap desa/kelurahan ditentukan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan setiap desa/kelurahan tersebut dan evaluasi RKM (evaluasi teknis dan pembiayaan). Dengan demikian, dana Paket Pamsimas HIK bagi pembiayaan SPAM setiap desa/kelurahan     bervariasi     sesuai     evaluasi     kebutuhan     masing-masing desa/kelurahan sasaran;

 

5.  Dana HIK bersumber dari APBN dengan maksimum jumlah dana HIK dalam

Paket Pamsimas HIK untuk setiap kabupaten/kota adalah Rp 1 Milyar;

 

6.  Porsi HIK dalam Paket Pamsimas HIK yang diberikan kepada kabupaten/kota adalah setara dengan komitmen porsi BLM APBD kabupaten/kota;

 

7.  Porsi BLM APBD dalam Paket Pamsimas HIK minimum 40% dari total nilai Paket

Pamsimas (APBN, APBD, dan kontribusi masyarakat);

 

8. Pemanfaatan dana BLM Paket Pamsimas meliputi pengembangan dan atau optimalisasi SPAM di desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas;

 

9.  Dana BLM Paket Pamsimas-HIK hanya digunakauntukebutuhan Bantuan

Langsung Masyarakat (BLM) desa/kelurahan sasaran;

 

10. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan langsung kepada masyarakat untuk mendanai 80% (delapan puluh per seratus) biaya kegiatan pengembangan dan/atau optimalisasi SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM;

 

11. HI hany diberika kepad kabupaten/kot denga kinerj bai dalam Pamsimas, memiliki program keberlanjutan pengembangan akses air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs kabupaten/kota;

 

12. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan khusus dalam rangka keberlanjutan SPAM dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perdesaan, CPMU dan PIU dapat merekomendasikan kabupaten/kota penerima HIK;

 

13. Pakem  dalam  penyelenggaraan  Paket  Pamsimas  HIK  adalah  sama  dengan

Pakem Pokja AMPL Kabupaten/Kota sasaran Pamsimas II.

 

 

2.4.2    Ketentuan Khusus

 

 

Berikut ini adalah ketentuan khusus pelaksanaan HIK:

 

1.  Pad des lokasi  pengembanga da des optimalisasi   SPAM seluruh ketentuan dan tata cara (IMAS, penguatan KKM, penyusunan dan evaluasi RKM, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengamanan sosial dan lingkungan) adalah mengikuti tata cara dalam juknis Pamsimas yang berkenaan, yaitu:

a.  Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat;

 

b.  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat;

 

c.   Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat;

 

d.  Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan;

 

e.  Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan;

 

f Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial;

 

2.  Format RKM kegiatan pengembangan atau optimalisasi SPAM disusun dengan mengacu pada  format  RKM HID pada Petunjuk Teknis  HibaInsentif  Desa (HID);

 

3. Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Paket Pamsimas-HIK mengikuti format SPPB Pamsimas kegiatan reguler dalam buku Kumpulan Format;

 

4.  Dukungan untuk pelaksanaan Paket Pamsimas HIK di tingkat desa/kelurahan:

 

a.    Pembiayaan Fasilitator Masyarakat (FM) untuk pendampingan pelaksanaan Paket Pamsimas HIK (selanjutnya disebut dengan FM-HIK) di tingkat desa/kelurahan disediakan oleh APBD diluar dana BLM APBD untuk Paket Pamsimas-HIK. Jumlah FM-HIK menyesuaikan dengan kebutuhan pendampingan desa/kelurahan, sebagaimana dijelaskan dalam TOR FM- HIK pada lampiran;

 

b.    Pelatihan FM-HIK disediakan oleh CPMU.

 

 

 

2. PEMANFAATAN DANA PAKET PAMSIMAS HIK

 

 

2.5.1    Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK

 

 

Berikut ini adalah komponen pemanfaatan dana Paket Pamsimas HIK.

 

1.  Pengembangan SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas

 

a.   Pengembangan SPAM, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SPAM pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas dengan tingkat keberfungsian yang baik.

 

b.   Pengembangan SPAM ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan jangkauan/kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi pada penambahan jumlah penerimmanfaat  SPAM tingkat kabupaten/kota.

 

2.  Optimalisasi SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas

 

a. Optimalisasi SPAM, yaitu kegiatan pemulihan SPAM tidak berfungsi/berfungsi sebagian pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas.

 

b. Optimalisasi  SPAM  ditujukan  untuk  menambah  jumlah  penerima  manfaat (jumlah pengguna baru) di luar jumlah pengguna SPAM saat ini pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten/kota.


 

2.5.2    Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Paket Pamsimas HIK (Negative List)

 

 

Daftar kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai Paket Pamsimas HIK adalah sebagai berikut:

 

1.  Daftar kegiatan yang termasuk negative list dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan

Pamsimas di Tingkat Masyarakat;

 

2. Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahun-tahun sebelumnya;

3.  Pembiayaan utusan desa/kelurahan dalam pelatihan asosiasi pengelola SPAM dan Sanitasi perdesaan serta pelatihan dan sosialisasi Paket Pamsimas HIK di tingkat kabupaten/kota.

4.  Pembangunan sarana sanitasi sekolah, individual, dan komunal di perdesaan dan peri urban